Hong Kong, Wilayah Tiongkok yang Sering Dikira Negara

Meskipun Hong Kong sudah kembali ke pangkuan Tiongkok pada 1 Juli 1997 dan prosesi penyerahannya diumumkan di media internasional, tapi hingga detik ini aku masih sering mendengar orang Indonesia masih sering menyebut Hong Kong sebagai sebuah negara, bukan bagian dari Tiongkok.

Selain karena pengaruh Inggris yang cukup lama menguasai Hong Kong sejak Tiongkok kalah pada Perang Opium, yang menyebabkan Tiongkok harus menyewakan Hong Kong kepada Inggris, faktor lain yang menyebabkan Hong Kong sering dikira sebagai sebuah negara adalah Hong Kong hingga saat ini masih menggunakan mata uang HKD alias Dolar Hong Kong. Jika dikurskan dalam rupiah untuk 1 HKD adalah senilai Rp1.950,-. Sehingga, tak heran jika Hong Kong masih sering dianggap sebagai negara yang berdiri sendiri (termasuk Taiwan).

Faktor lainnya adalah faktor kepengurusan visa. Jika kita ingin pergi ke Hong Kong, kita tidak perlu mengurus visa seperti halnya Tiongkok dan negara lain. Cukup beli tiket pesawat saja dan setibanya di Hong Kong, paspor kita akan distempel oleh pihak imigrasi di Bandara Internasional Hong Kong. Tak heran jika pikiran bawah sadar kita masih menganggap Hong Kong adalah sebagai sebuah negara. Selain itu, jika dibandingkan dengan penduduk Tiongkok yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Mandarin, penduduk Hong Kong banyak yang menggunakan bahasa Kanton. Sebenarnya, bahasa Kanton adalah dialek, sama seperti kita di Indonesia memiliki dialek Jawa, Madura, Batak, dan lain sebagainya.

Status Hong Kong sebenarnya adalah sebagai SAR (Special Autonomous Region), atau daerah istimewa. Jika di Indonesia, statusnya sama seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DKI Jakarta. Hanya saja, Hong Kong diberikan wewenang untuk mengelola wilayahnya sendiri. Oleh sebab itu, Hong Kong masih menggunakan mata uang HKD dan bendera dengan corak bunga bauhinia, tapi di samping bendera Hong Kong, pasti ada bendera Tiongkok.

Salah satu sudut Hong Kong saat senja yang cantik di kawasan Sai Kung. Foto adalah dokumentasi pribadi penulis.

Mungkin kamu bertanya-tanya, setelah Hong Kong kembali ke Tiongkok, mengapa Hong Kong tidak langsung saja menggunakan mata uang Yuan dan mengubah sistem pemerintahannya menjadi sama seperti Tiongkok? Jawabannya adalah: tidak semudah itu. Hong Kong sudah 99 tahun lamanya di bawah koloni Inggris, tentu tidak semudah dan secepat itu mengikuti sistem Tiongkok daratan. Ekonomi Hong Kong bisa ambruk seketika. Oleh karena itu, dibutuhkan proses migrasi dan proses ini butuh waktu 50 tahun lamanya (yaitu tahun 2047). Maka dari itu, pemerintah Tiongkok menerapkan sistem satu negara dua sistem untuk Hong Kong. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada tahun 2047 nanti, apakah Hong Kong akan menggunakan mata uang Yuan dalam seluruh transaksinya ataukah tetap menggunakan HKD.

Di dunia internasional, semua negara mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok (one China policy), yaitu Tiongkok daratan, yang beribukota di Beijing (selengkapnya, silakan baca di https://en.wikipedia.org/wiki/One-China_policy#:~:text=The%20%22One%2DChina%20policy%22,official%20names%20incorporate%20%22China%22.). Sedangkan Taiwan, yang dikenal sebagai Republik Tiongkok, dan juga Macau dan Hong Kong, adalah bagian dari Tiongkok. Hal ini tidaklah aneh, mengingat saat ini pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga sangat pesat, sehingga mampu memberikan pengaruh di mata dunia. Selain itu, Tiongkok adalah salah satu anggota tetap DK PBB.

Di banyak forum diskusi internasional, aku sering melihat betapa geramnya warganet asal Tiongkok saat mendapati pernyataan dari warganet asal negara lain, yang masih menganggap, bahkan menginginkan Hong Kong, Macau, dan Taiwan memerdekakan diri dari Tiongkok. Kita sendiri sebagai WNI, pasti tidak akan terima dan protes jika ada orang asing yang menyatakan bahwa Papua atau Aceh adalah negara merdeka, karena secara tidak langsung mereka berusaha memecah belah kita.

Meski kita tetap berpegang teguh pada pendirian kita bahwa Hong Kong adalah negara (termasuk Taiwan dan Macau), tapi kenyataannya PBB pun mengakui bahwa wilayah yang dijuluki sebagai Mutiara dari Timur ini adalah bagian dari Tiongkok. Maka dari itu, kurasa lebih bijak jika kita langsung mengatakan Hong Kong, dan bukan negara Hong Kong.